H Mukti Sampaikan Nota Keuangan Perubahan

MERANGIN - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin tahun anggaran 2024, mengalami perubahan. Nota Keuangan dan rancangan perubahan tersebut telah disampaikan Pj Bupati Merangin H Mukti ke Dewan, Kamis siang (22/8).

Nota Keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tersebut, disampaikan Pj bupati pada rapat paripurna DPRD Merangin, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Merangin Zaidan Ismail.

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

‘’Alhamdulillah nota keuangan yang kami sampaikan ini telah melalui serangkaian pembahasan. Kita telah menyepakati perubahan kebijalan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 2024, ’’ujar Pj Bupati.

Sedangkan ringkasan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merangin tahun anggaran 2024 itu meliputi:

Baca juga: Dihadapan Luhut B. Pandjaitan dan Dua Menteri Lainnya, Ahmadi Zubir Promosikan Produk Unggulan Kota Sungai Penuh

‘’Pertama pendapatan daerah semula diasumsikan sebesar Rp 1, 46 triliun setelah perubahan menjadi Rp 1, 48 Triliun, ’’terang Pj Bupati dibenarkan Sekda Merangin Fajarman.

Untuk belanja daerah Kabupaten Merangin yang semula ditetapkan sebesar Rp 1, 48 triliun setelah mengalami perubahan menjadi Rp 1, 55 triliun pada ABPD Perubahan Kabupaten Merangin 2024.

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

Pembiayaan daerah semulanya sebesar Rp 28 miliar setelah perubahan menjadi Rp 77, 1 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan semula diasumsikan sebesar Rp 30 miliar setelah setelah perubahan menjadi Rp 79, 1 milia.

‘’Jadi untuk pengeluaran pembiayaan pada ABPD Merangin 2024 telah sama-sama disepakati oleh Legislatif maupun eksekutif tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 2 miliar, ’’jelas Pj Bupati. (IS/kom)

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy