Kades, Lurah, Camat dan ASN di Merangin Dilarang Terlibat Politik Praktis

MERANGIN - Sebanyak 205 kepala desa (Kades), plus Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) dan 24 orang Camat di Kabupaten Merangin, mengikuti rapat kerja (Raker), di Gedung Serbaguna Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kamis (19/9).

Raker kades tersebut, dibuka Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris dan Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Dr Hj Indriani Mayesti Mukti serta sejumlah kepala OPD Pemkab Merangin.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

‘’Alhamdulillah sebanyak 205 Kades, BPD, 24 Camat yang ada di Kabupaten Merangin hadir semua, mereka begitu antusias mengikuti raker ini untuk penguatan pembangunan desa. Tadi pagi diawali Senam Massal Sehat Bersama, ’’ujar Pj Bupati.

Selain penguatan kinerja Kades, raker tersebut juga mempertajam pencegahan tindak korupsi. Hal ini lanjut H Mukti sangat penting, bagimana desa mengelola keuangan desanya dengan baik, sehingga tidak ada Kades yang tersandung penyalahgunakan dana desa.

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

‘’Raker Kades ini menghadirkan pemateri dari Kejari Merangin dari Polres Merangin dari Kodim 0420/Sarko dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Merangin, ’’terang H Mukti.

Pada kesempatan itu, Pj bupati kembali mengingatkan para Kades, BPD, Lurah dan Camat serta para Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk selalu menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Merangin.

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

‘’Saya ingatkan lagi, jangan ada Kades, BPD, Lurah dan Camat serta ASN yang terlibat politik praktis. Ingat sanksinya sudah jelas dan akan banyak yang mengawasinya, tidak hanya Banwaslu, tapi juga insan Pers, ’’tegas H Mukti.(IS/kom)