Sani Ingatkan, FSP3-SPSI Jangan Menjadi Komoditas Kepentingan Politik!

JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengharapkan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP3-SPSI) Provinsi Jambi turut mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat Jambi. Dan jangan mau menjadi komoditas kepentingan politik kelompok tertentu.

Sani mengatakan itu saat membuka Musda Pengurus Daerah FSP3-SPSI Provinsi Jambi Tahun 2022, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (21/9).

“Semoga musda ini dapat berjalan dengan baik, lancar, adil, dan demokratis, sehingga FSP3-SPSI Provinsi Jambi semakin maju dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki ide-ide kreatif dan pemikiran terbaik, dan bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Jambi lebih baik, dan masyarakatnya sejahtera, : kata Sani.

Menurutnya, FSP3-SPSI merupakan organisasi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, mengemban amanah yang cukup berat dalam memperjuangkan hak-hak buruh yang berkerja di sektor perkebunan dan pertanian.

Sani menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, luas lahan perkebunan di Provinsi Jambi seluas 1.345.186 hektare. Terdiri dari beberapa jenis tanaman perkebunan dan menyerap banyak tenaga kerja. Para tenaga kerja tersebut, kata Sani harus mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai tenaga kerja oleh Pemerintah Daerah.

Dijelaskan, pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian yang menjadi prioritas. Yakni dengan meningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan, peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan.

“Pemerintah Provinsi Jambi terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal di Provinsi Jambi, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi, ” jelas Sani.

Sani mengingatkan kepada FSP3-SPSI untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi dan percepatan program kerja guna kesejahteraan buruh yang tergabung dalam organisasi ini, serta melakukan pembinaan kepada seluruh pekerja khususnya yang bekerja di perusahaan pertanian dan perkebunan.

“Saya juga mengingatkan hal yang menjadi perhatian kita bersama, akhir-akhir ini begitu banyak isu strategis terkait dengan buruh yang kerap dijadikan komoditas kepentingan politik. Saya berpesan agar politik buruh harus selaras dengan tujuan dan program pembangunan, dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, ” pesan Sani. (IS/sap)